22 Maret 2010

BUPATI MINTA KADES TIDAK KKN

TEMANGGUNG, Bupati Drs. H. Hasyim Afandi minta para Kepala Desa dalam menyelenggarakan pemerintahan tidak melakukan KKN (Korupsi, Kolusi dan Nipotisme). Dengan demikian kegiatan pemerintahan desa bisa berjalan efektif dan efisien, anggaran yang diterima bisa dimanfaatkan sesuai ketentuan, sehingga Kepala desa tidak terjerat persoalan hukum.


Penegasan itu disampaikan bupati pada acara Rapat Koordinasi Pembangunan Kepala Desa se eks Kawedanan Candiroto di Balai Desa Muntung Kamis kemarin (18/3). Selain Bupati, rapat kordinasi juga dihadiri asisten Pemerintahan Drs. Suyono, Kepala Bapermades Drs. Sigit Purwanto dan pejabat terkait serta diikuti camat maupun kepala desa se eks kawedanan Candiroto.
“Dalam menyelenggarakan pemerintahan saya minta kepala desa tidak melakukan KKN, namun hendaknya tetap berpedoman pada ketentuan yang berlaku supaya efektif dan efisien. Dengan demikian dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya, seorang kepala desa terhindar dari persoalan hukum“ pintanya.
Menurutnya terkait anggaran yang diterima desa seperti Alokasi Dana Desa (ADD), PNPM Mandiri maupun anggaran lainnya hendaknya dikelola sesuai ketentuan yang berlaku, jangan sampai terjadi penyimpangan. Sudah semestinya berbagai anggaran yang diterima desa dari pemerintah dimanfaatkan sebesar-besarnya demi terwujudnya kesejahteraan masyarakat. Manakala segala sesuatunya dilakukan procedural, juridis formal dan objektif maka seorang kepala desa dalam menjalankan tugas dan tanggungjawabnya bisa mantap dan tidak terjerat persoalan hukum.
Berkait dengan program sensus penduduk mulai tanggal 1 hingga 31 Mei 2010 oleh Biro Pusat statistik, diharapkan kepala desa melakukan sosialisasi kepada seluruh warganya. Selain itu menginstruksikan kepada warganya agar memberikan jawaban yang benar kepada petugas sensus, sehingga sensus penduduk 2010 menghasilkan data yang tepat dan akurat. Hasil sensus ujarnya oleh Pemerintah akan dijadikan bahan dalam kebijakan pembangunan. Selain itu bila desa kedatangan orang-orang yang tidak jelas dentitasnya segera dilaporkan kepada aparat. Hal ini sebagai antisipasi agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti terorisme dan kegiatan negatif lainnya.
“Kepala Desa hendaknya meningkatkan kewaspadaan lingkungan, bila kedatangan tamu yang mencurigakan diharapkan segera melaporkan kepada aparat terdekat, supaya diambil langkah antisipatif“ harapnya.(Hms10/Edy Laks).

Tidak ada komentar:

Posting Komentar